Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Jombang

Abstract

Pergantian sebuah kebijakan harus disiapkan secara matang agar tidak timbul masalah di masa depan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dalam masa transisinya akan menemui banyak kendala. Begitu pula pergantian kebijakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disinyalir menemukan banyak masalah dalam implementasinya, tak terkecuali tentang pengelolaan tambang dalam hal ini adalah perizinan dan pengawasan tambang sesuai pembagian urusan konkuren yang diamanatkan UU Pemerintahan Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu apa saja kendala yang muncul akibat transisi kebijakan ini. Penelitian ini bertipe kualitatif dan mengambil lokasi di Kabupaten Jombang, di mana sebelumnya Kabupaten Jombang sama sekali belum pernah mengeluarkan izin di bidang pertambangan batuan. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang yang dipilih secara bertujuan (purposive) berdasarkan pengetahuan informan tentang pengelolaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dominan yang muncul dalam implementasi kebijakan di masa transisi adalah kendala kapasitas khususnya sumber daya manusia, ambivalensi tentang sasaran akibat belum terbitnya peraturan pelaksanaan UU Pemda, pengelolaan keuangan, penyalahgunaan kekuasaan dan praktik rent seeking.